方淤
2019-05-21 11:17:08
2016年10月22日下午7:03发布
2016年10月22日下午7:03更新

DOKUMEN TPF MUNIR。 Partai Demokrat mendorong agar Presiden Joko“Jokowi”Widodo langsung menghubungi mantan Presiden SBY jika ingin mencari dokumen TPF Munir。 Bukan malah mengirimkan Jaksa Agung untuk menelusuri keberadaan dokumen itu。 Foto oleh Mast Irham / EPA

DOKUMEN TPF MUNIR。 Partai Demokrat mendorong agar Presiden Joko“Jokowi”Widodo langsung menghubungi mantan Presiden SBY jika ingin mencari dokumen TPF Munir。 Bukan malah mengirimkan Jaksa Agung untuk menelusuri keberadaan dokumen itu。 Foto oleh Mast Irham / EPA

雅加达,印度尼西亚 - Partai Demokrat mempertanyakan sikap Presiden Joko“Jokowi”Widodo yang memerintahkan Jaksa Agung untuk'memeriksa SBY'terkait dokumen Tim Pencari Fakta(TPF)Munir。 Dokumen itu tidak diketahui keberadaannya,setelah Kementerian Sekretariat Negara mengaku tidak pernah memegangnya。

Padahal,TPF telah menyerahkan hasil penyelidikan mereka pada tanggal 24 Juni 2005 kepada SBY yang ketika itu menjadi Presiden。

“Bila Jokowi sungguh-sungguh bermaksud mencari informasi mengenai isi laporan TPF Munir yang dokumennya diklaim Istana'hilang',dia sebenarnya bisa mengontak dan bertanya sendiri kepada Presiden ke-6 RI dengan berbagai niat baik dan kepedulian terhadap penuntasan kasus Munir,”ujar juru bicara DPP Partai Demokrat,Rachland Nashidik melalui keterangan tertulis pada Sabtu,22 Oktober。

Dengan menugaskan Jaksa Agung,kata Rachland,justru akan mengirim pesan keliru kepada publik dan merugikan nama baik orang lain。 Hal itu,lantaran Jaksa Agung memegang kewenangan dalam hukum pidana。

“Perlu diingat,justru SBY adalah Presiden yang membentuk TPF Munir dan berperan besar dalam mendukung aparat hukum mengejar,mengungkap dan membawa para tersangka ke pengadilan,”kata Rachland。

Beberapa nama yang direkomendasikan oleh TPF,menurut dia telah diperiksa。 Sebagian besar bahkan telah diadili dan dijatuhi hukuman。

Sayangnya,pernyataan Partai Demokrat tersebut tidak memberikan jawaban dari pertanyaan publik soal apa yang dilakukan oleh SBY ketika menerima dokumen TPF pada tahun 2005 lalu。

Buka kasus Munir

Juru bicara kepresidenan Johan Budi mengatakan Presiden Jokowi memiliki perhatian yang besar dalam pengungkapan kasus kematian Munir。 Oleh sebab itu,dia meminta agar Kejaksaan Agung menelusuri keberadaan dokumen TPF。 Mantan Gubernur DKI itu berharap dengan penemuan dokumen tersebut,bisa ditemukan novum baru untuk menguak aktor di balik kematian Munir。

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan dia akan menemui secara personal mantan anggota TPF kasus pembunuhan Munir untuk meminta keterangan kepada mereka。 Prasetyo juga mengimbau kepada pihak yang memiliki dokumen TPF untuk menyerahkannya ke Kejaksaan Agung。

(BACA: )

“Kalau mereka punya arsipnya,pasti akan kami pelajari。 Dengan begitu,kami bisa menentukan sikap seperti apa untuk proses hukum berdasarkan laporan itu,“ujar Prasetyo。 - Rappler.com