羊舌齑
2019-05-21 01:14:10
发布时间2016年10月24日上午9:28
已更新2016年10月24日上午9:28

UNGKAP DOKUMEN TPF。 Presiden ke-6 RI,Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan memberikan penjelasan dalam dua hingga tiga hari ke depan mengenai keberadaan dokumen TPF Munir。 Foto oleh Antonio Dasiparu / EPA

UNGKAP DOKUMEN TPF。 Presiden ke-6 RI,Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan memberikan penjelasan dalam dua hingga tiga hari ke depan mengenai keberadaan dokumen TPF Munir。 Foto oleh Antonio Dasiparu / EPA

雅加达,印度尼西亚 - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mulai jengah namanya ikut disebut-sebut dalam proses pencarian dokumen Tim Pencari Fakta(TPF)Munir pasca dinyatakan tidak dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara。 Nama SBY disebut karena dia orang yang menerima laporan investigasi kematian Munir dari TPF pada 24 Juni 2005 lalu。

Karena tidak tahu di mana keberadaan dokumen itu,Presiden Joko“Jokowi”Widodo kemudian memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencarinya。 Diharapkan dengan memegang dokumen tersebut,ditemukan novum baru untuk membongkar aktor penyebab kematian aktivis HAM itu。

Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono,Presiden yang berkuasa selama 10 tahun itu menulis selama 2 pekan dia berkoordinasi bersama para mantan pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu(KIB)untuk memberi penjelasan kepada publik。

Dia mengaku akan membongkar kembali semua dokumen dan catatan yang ada。

SBY juga menjelaskan ketika Munir tewas dibunuh dengan racun arsenik,dia masih berstatus sebagai calon presiden。 Istri Munir,Suciwati akhirnya menemui SBY 3 pekan setelah SBY dilantik menjadi Presiden。

Dari sana,kemudian tim penyidik Polri diberangkatkan ke Belanda。

Lalu,mengapa SBY diam dan tidak menjelaskan kepada publik soal keberadaan dokumen TPF yang diterimanya tahun 2005 lalu? Dia mengaku memang sengaja menahan diri dan tidak reaktif dalam menanggapi berbagai tudingan。

SBY berjanji penjelasan akan dia sampaikan kepada publik dalam 2 hingga 3 hari mendatang。

Sebelumnya,juru bicara DPP Partai Demokrat,Rachland Nashidik melalui keterangan tertulis mengkritik kebijakan Jokowi yang mengutus Jaksa Agung untuk mencari keberadaan dokumen TPF Munir。 Daripada mengutus Jaksa Agung,kata Rachland,Jokowi bisa langsung mengontak Presiden SBY secara pribadi。

“Bila Jokowi sungguh-sungguh bermaksud mencari informasi mengenai isi laporan TPF Munir yang dokumennya diklaim Istana'hilang',dia sebenarnya bisa mengontak dan bertanya sendiri kepada Presiden ke-6 RI dengan berbagai niat baik dan kepedulian terhadap penuntasan kasus Munir,”kata Rachland dalam keterangan tertulis pada Sabtu,22 Oktober。

(BACA: )

Dia menilai dengan menugaskan Jaksa Agung,justru akan mengirim pesan keliru kepada publik dan merugikan nama baik orang lain。 Hal itu,lantaran Jaksa Agung memegang kewenangan dalam hukum pidana。 - Rappler.com